Provinsi Naggroe Aceh Darussalam kaya akan sumber daya alam. Dengan luas daerah sekitar 57.365 km .Populasi penduduk mencapai 4.031.589 jiwa serta terletak pada ujung pulau Sumatra berbatasan langsung dengan selat malaka yang merupaan selat terpadat lalu lintas perdangangan dunia. Aceh bersama dengan Sumatra Utara juga masuk dalam Indonesia, Malaysia, Thailand growth Triangle (IMT-GT) Invesment Opportunities. Sejak diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh terus bertambah, hingga saat ini berjumlah 23 kabupaten/kota. Banyaknya pemekaran kabupaten/kota baru pasca reformasi merupakan wujud dan semangat dari desentralisasi kekuasaan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah.
Namun, secara garis besar Provinsi NAD dapat dibagi adalam dua wilayah besar yaitu wilayah timur dan wilayah barat, wilayah timur bila kita tarik garis dari Ibukota Provinsi dari kabupaten Pidie hingga perbatasan Aceh-Sumatra Utara minus Kabupaten bagian Tengah dan Tenggara Aceh, sedangan wilayah barat dimulai dari kabupaten Aceh Jaya hingga perbatasan Aceh Singkil dan Sumatra Utara sedangkan bagian tengah Aceh sering dimasukkan ke dalam bagian Barat.
Sebenarnya ide cemerlang untuk mempercepat pembangunan Aceh secara berkesinambungan dengan memperhatikan potensi zonasi yang ada, pernah dilakukan pada masa Gubernur Ibrahim Hasan, yaitu dengan membagi Aceh dalam zona industri dan zona pertanian. Pembagian zona ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.sesuai dengan sumber daya wilayah (kutipan : Pertanian Sebagai Leading Sector Pasca tsunami dan PILKADA, Kurnia Azanuddin : 2007).
Daerah timur merupakan daerah yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai zona industri karena memiliki sumber daya alam yang mampu menompang dan memacu pertumbuhan industri serta memiliki fasilitas pelabuhan yang mendukung untuk kegiatan ekspor. Sedangkan wilayah barat merupakan wilayah yang memiliki lahan yang subur dan luas untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Daerah ini memiliki stuktur tanah, dan iklim yang cocok untuk budidaya tanaman perkebunan dan pertanian seperti sawit, karet dan kakao.
Dengan pembagian zona pada masa lalu, wilayah-wilayah tersebut dapat meningkatkan daya saingnya masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi di Indonesia sejak PELITA I hingga saat ini telah mengakibatkan stransformasi structural di Indonesia. Dengan pertumbuhan sektor industri rata-rata pertahun sebesar 11,9% selama 1965-1980 dan 6,1 persen selama 1980-1992, ternyata sektor industri telah mengeser peranan sektor pertanian dalam pembangunan. Pada tahun 1992, sektor industri secara keseluruhan menyumbang 40% terhadap PDB, pada periode yang sama sumbangan sektor pertanian terhadap PDB hanya tinggal 19 persen saja. Sementara pada tahun 1993 perekonomian Aceh didominasi oleh sumbangan minyak dan gas serta pertambangan sebanyak 67,1% terhadap Gross Domestik Produk, sementara sumbangan dari sektor pertanian hanya berjumlah 15% dari GDP. ( Invesmnet Opportunities In The Aceh Province :1995).
Perkembangan perekonomian nasional yang berupaya menjadikan sektor industri terutama manufaktur sebagai leading sector serta ketergantungan yang tinggi pada sumbangann minyak dan gas untuk penyokong perekonomian Aceh telah mengakibatkan perhatian dan kepedulian terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Aceh terabaiakan. Pada era tahun 1980-an sedang boomingnya harga minyak dunia sehingga pemerintah mendapat kucuran dana yang sangat besar dari penjualan minyak, namun pemanfaatan dana yang tidak efektif telah mengakibatkan pemborosan dan pembangunan proyek mercu suar selama masa booming minyak tersebut. Pembangunan tidak menyentuh infrasktur dasar pertanian seperti irigasi dan jalan desa. Dana yang besar digunakan oleh pemerintah untuk membangun industri manufaktur seperti industri kertas dan industri pupuk yang secara studi kelayakan bisnis masih dipertanyakan manfaat ekonomisnya serta kemampuan industri tersebut untuk bertahan lama di Aceh.
Untuk membangun industrilisasi di Aceh pemerintah perlu mengandeng swasta dan para investor terutama untuk menghidupkan kembali industri strategis yang sudah ada di Lhokseumawe. Sehingga dapat menampung tenaga kerja dan menyokong pertumbuhan sektor pertanian serta meningkatakn daya saing daerah.
Literature yang secara eksplisit dan spesifik melakukan studi tentang daya saing daerah, yaitu daya saing wilayah dalam Negara (regions atau sub-nations) diantaranya dilakukan oleh Departemen Perdangangan dan Industri Inggris (UK-DTI) yang menerbitkan “Regional Competitiveness Indicators” definisi yang dibuat oleh UK-DTI adalah kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. (Daya Saing Daerah : Bank Indonesia, 2001)
Dalam ilmu teori pembangunan, serta berbagai diskusi, indiator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah/wilayah adalah (1) perekonomian daerah, (2) keterbukaan, (3) sistem keuangan, (4) infrasruktur dan sumber daya alam. (5) ilmu pengetahuan dan tenologi, (6)sumber daya manusia, (7) kelembagaan, (8) Governance dan kebijakan pemerintah, dan (9) manajemen dan ekonomi mikro.(Todaro : 2000)
Wilayah Barat, pusat perkembanganya adalah Aceh Barat yang merupakan daerah terluas diwilayah barat sebelum dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Siemelu, Aceh Jaya, dan Nagan Raya memiliki potensi yang sangat besar terutama di bidang perkebunan, pertanian dan perikanan.. Sektor perkebunan terutama komoditi kelapa sawit merupakan komoditas unggulan disamping sektor lainnya. Namun permasalahanya semua perusahaan yang beroperasi dalam wilayah tersebut merupakan milik para pengusaha luar daerah terutama Sumatra Utara sehingga belum ada industri hilir yang beroperasi untuk mengolah bahan dari industri hulu. Hal ini juga menandakan perputaran ekonomi dari kegiatan perkebunan lebih banyak terjadi di Sumatra Utara termasuk untuk pengapalan CPO melalui pelabuhan Belawan, Medan. Sama halnya dengan perikanan lobster di pulau Siemeulu yang dimiliki atau tokenya berasal dari medan sedangkan penduduk pribumi hanya berstatus sebagai pekerja. Hal ini dikarenakan ketidak mampuan modal dan kesempatan.
Kondisi yang memprihatikan di wilayah barat ialah kondisi jalan yang rusak akibat tsunami terutama jalan Banda Aceh- Meulaboh melewati lhok nga yang sampai saat ini belum selesai pembangunannya walaupun USAID telah membantu kuncuran dana sebesar 247 juta dollar. Pembangunan jalan ini sangat penting artinya karena akan memperlancar arus transportasi dan barang serta mengatasi ekonomi biaya tinggi. Berbicara masalah kondisi jalan, Almarhum Madjid Ibrahim selaku Gubernur Aceh pernah mengeluh tentang jalur jalan yang hilang terutama akibat dari buruknya infrastuktur jalan dan jembatan yang belum menyentuh seluruh kabupaten di aceh dengan memadai terutama bagian barat. (Kompas, 09/2004, Ke Utara membangun Aceh, Emil Salim).
Sebagai daerah yang terkena dampak tsunami yang parah kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Barat harus diberikan perhatian khusus guna mempercepat proses rekontruksi dan rehabilitasi, namun untuk saat ini justru pembagunan di kedua wilayah ini terkesan sangat lamban. Baca Serambi Senin 3/12/07 “Pembangunan di Aceh Jaya Lamban, 15/12/07 “Para kontraktor telantarkan pembangunan rumah di Aceh Jaya”, serta pada peringatan 3 tahun tsunami yang dipusatkan di Aceh Jaya, 27/12/07 “ Mari Bangkit Kembali”.
Saat ini untuk menjangkau wilayah Barat (Meulaboh) dari ibukota provinsi harus melalui Kabupaten Pidie-Tangse-Geumpang hingga ke Sungai Mas perbatasan Kabupaten Pidie dan Aceh Barat dengan biaya trasportasi Rp. 120.000,- dengan jarak tempuh 8 jam, bandingkan dengan biaya transportasi Banda Aceh- Meulaboh melalui Lhok Nga Rp. 40.000, dan dapat dijangkai dalam waktu 6 jam perjalanan. Apalagi kalau sedang musim hujan, longsor akan memutuskan jalan serta menganggu pasokan barang.
Jalur lainya yang digunakan untuk mobilitas penduduk dan pasokan barang ke wilayah barat adalah melalui Sumatra Utara via Sidikalang ke Singkil dan Tapak Tuan hingga Meulaboh, namun jalan di jalur ini juga amat sempit dan sering longsor serta untuk transportasi melalui angkutan umum ke Meulaboh hanya beroperasi pada malam hari.
Kendala ini harus diatasi bersama-sama oleh berbagai pihak, wilayah barat harus dikembangkan sebagai daerah agroindustri yang menyokong perkembangan daerah timur. Atau daerah barat merupakan pemasok kebutuhan pangan bagi daerah timur, dengan sinergis ini diharapkan pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara komperehensif antara barat dan timur.
Untuk memajukan wilayah barat ada beberapa solusi yang penulis tawarkan antara lain :
1. Wilayah barat ditetapkan sebagai daerah agroindustri sehingga akan mendorong pihak swasta untuk menciptakan industri hilir dengan berbagai kemudahan dan insentif bagi pihak swasta yang berniat berinvestasi, seperti mendirikan pabrik CPO dan Pengalengan ikan.
2. Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Aceh atau yang dikenal pembangunan jalan jaring laba-laba yang menghubungkan tiap kabupaten dengan kabupaten lainya sehingga arus barang dan modal dapat masuk dengan mudah dan lancar, termasuk jalan Meulaboh-Banda Aceh. Hal ini juga akan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan mengstabilkan pasokan sembako.
3. Menciptakan komoditas unggulan serta mengajak perbankan untuk memberikan kredit yang lebih lunak bagi komoditas unggulan seperti Kelapa sawit, Karet dan Kakao. Pemerintah daerah memberikan jaminan kepada bank untuk memberikan porsi kredit kepada komoditas unggulan sehingga masyarakat mampu memiliki kebun sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya.
4. Mempercepat realisasi Universitas Teuku Umar sebagai Universitas negeri sebagai sarana pemciptaan sumber daya manusia, dengan hadirnya universitas negeri ini dapat membantu menciptkan sumber daya manusia yang dapat mengisi pembangunan.
5. Membangun pusat riset kelapa sawit, karet dan kakao sehingga ketergantungan bibit dari Sumatra Utara bisa teratasi dengan lahirnya Balai Pembibitan dan Penelitian Sawit, Karet dan Kakao bertaraf nasional, untuk mewujudkan balai penelitian ini dapat mengajak pihak swasta sebagai partner.
6. Mendirikan sekolah kejuruan dibidang perkebunan sehingga dapat menciptakan para pengusaha perebunan serta pekerja kebun yang terampil. Sebagai wilayah agronomi maka pendidikan kejuruannya juga diarahkan untuk sektor perkebunan.
Pada saat ini dengan kenaikan harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barrel dan meningkatnya permintaan terhadap energi alternatif biodiesel terutama dari CPO harus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk kembali meningkatkan produksi minyak dan meningkatkan produksi CPO demi pembangunan Aceh yang lebih baik dimasa yang akan datang, sebagai penutup saya menyarankan pemerintah saat ini (Irwandi- Nazar) untuk konsisten membangun Aceh dengan keberpihakan pada rakyat kecil dan tidak mempersulit para investor
Said Achmad Kabiru Rafiie
Namun, secara garis besar Provinsi NAD dapat dibagi adalam dua wilayah besar yaitu wilayah timur dan wilayah barat, wilayah timur bila kita tarik garis dari Ibukota Provinsi dari kabupaten Pidie hingga perbatasan Aceh-Sumatra Utara minus Kabupaten bagian Tengah dan Tenggara Aceh, sedangan wilayah barat dimulai dari kabupaten Aceh Jaya hingga perbatasan Aceh Singkil dan Sumatra Utara sedangkan bagian tengah Aceh sering dimasukkan ke dalam bagian Barat.
Sebenarnya ide cemerlang untuk mempercepat pembangunan Aceh secara berkesinambungan dengan memperhatikan potensi zonasi yang ada, pernah dilakukan pada masa Gubernur Ibrahim Hasan, yaitu dengan membagi Aceh dalam zona industri dan zona pertanian. Pembagian zona ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.sesuai dengan sumber daya wilayah (kutipan : Pertanian Sebagai Leading Sector Pasca tsunami dan PILKADA, Kurnia Azanuddin : 2007).
Daerah timur merupakan daerah yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai zona industri karena memiliki sumber daya alam yang mampu menompang dan memacu pertumbuhan industri serta memiliki fasilitas pelabuhan yang mendukung untuk kegiatan ekspor. Sedangkan wilayah barat merupakan wilayah yang memiliki lahan yang subur dan luas untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Daerah ini memiliki stuktur tanah, dan iklim yang cocok untuk budidaya tanaman perkebunan dan pertanian seperti sawit, karet dan kakao.
Dengan pembagian zona pada masa lalu, wilayah-wilayah tersebut dapat meningkatkan daya saingnya masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi di Indonesia sejak PELITA I hingga saat ini telah mengakibatkan stransformasi structural di Indonesia. Dengan pertumbuhan sektor industri rata-rata pertahun sebesar 11,9% selama 1965-1980 dan 6,1 persen selama 1980-1992, ternyata sektor industri telah mengeser peranan sektor pertanian dalam pembangunan. Pada tahun 1992, sektor industri secara keseluruhan menyumbang 40% terhadap PDB, pada periode yang sama sumbangan sektor pertanian terhadap PDB hanya tinggal 19 persen saja. Sementara pada tahun 1993 perekonomian Aceh didominasi oleh sumbangan minyak dan gas serta pertambangan sebanyak 67,1% terhadap Gross Domestik Produk, sementara sumbangan dari sektor pertanian hanya berjumlah 15% dari GDP. ( Invesmnet Opportunities In The Aceh Province :1995).
Perkembangan perekonomian nasional yang berupaya menjadikan sektor industri terutama manufaktur sebagai leading sector serta ketergantungan yang tinggi pada sumbangann minyak dan gas untuk penyokong perekonomian Aceh telah mengakibatkan perhatian dan kepedulian terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Aceh terabaiakan. Pada era tahun 1980-an sedang boomingnya harga minyak dunia sehingga pemerintah mendapat kucuran dana yang sangat besar dari penjualan minyak, namun pemanfaatan dana yang tidak efektif telah mengakibatkan pemborosan dan pembangunan proyek mercu suar selama masa booming minyak tersebut. Pembangunan tidak menyentuh infrasktur dasar pertanian seperti irigasi dan jalan desa. Dana yang besar digunakan oleh pemerintah untuk membangun industri manufaktur seperti industri kertas dan industri pupuk yang secara studi kelayakan bisnis masih dipertanyakan manfaat ekonomisnya serta kemampuan industri tersebut untuk bertahan lama di Aceh.
Untuk membangun industrilisasi di Aceh pemerintah perlu mengandeng swasta dan para investor terutama untuk menghidupkan kembali industri strategis yang sudah ada di Lhokseumawe. Sehingga dapat menampung tenaga kerja dan menyokong pertumbuhan sektor pertanian serta meningkatakn daya saing daerah.
Literature yang secara eksplisit dan spesifik melakukan studi tentang daya saing daerah, yaitu daya saing wilayah dalam Negara (regions atau sub-nations) diantaranya dilakukan oleh Departemen Perdangangan dan Industri Inggris (UK-DTI) yang menerbitkan “Regional Competitiveness Indicators” definisi yang dibuat oleh UK-DTI adalah kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. (Daya Saing Daerah : Bank Indonesia, 2001)
Dalam ilmu teori pembangunan, serta berbagai diskusi, indiator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah/wilayah adalah (1) perekonomian daerah, (2) keterbukaan, (3) sistem keuangan, (4) infrasruktur dan sumber daya alam. (5) ilmu pengetahuan dan tenologi, (6)sumber daya manusia, (7) kelembagaan, (8) Governance dan kebijakan pemerintah, dan (9) manajemen dan ekonomi mikro.(Todaro : 2000)
Wilayah Barat, pusat perkembanganya adalah Aceh Barat yang merupakan daerah terluas diwilayah barat sebelum dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Siemelu, Aceh Jaya, dan Nagan Raya memiliki potensi yang sangat besar terutama di bidang perkebunan, pertanian dan perikanan.. Sektor perkebunan terutama komoditi kelapa sawit merupakan komoditas unggulan disamping sektor lainnya. Namun permasalahanya semua perusahaan yang beroperasi dalam wilayah tersebut merupakan milik para pengusaha luar daerah terutama Sumatra Utara sehingga belum ada industri hilir yang beroperasi untuk mengolah bahan dari industri hulu. Hal ini juga menandakan perputaran ekonomi dari kegiatan perkebunan lebih banyak terjadi di Sumatra Utara termasuk untuk pengapalan CPO melalui pelabuhan Belawan, Medan. Sama halnya dengan perikanan lobster di pulau Siemeulu yang dimiliki atau tokenya berasal dari medan sedangkan penduduk pribumi hanya berstatus sebagai pekerja. Hal ini dikarenakan ketidak mampuan modal dan kesempatan.
Kondisi yang memprihatikan di wilayah barat ialah kondisi jalan yang rusak akibat tsunami terutama jalan Banda Aceh- Meulaboh melewati lhok nga yang sampai saat ini belum selesai pembangunannya walaupun USAID telah membantu kuncuran dana sebesar 247 juta dollar. Pembangunan jalan ini sangat penting artinya karena akan memperlancar arus transportasi dan barang serta mengatasi ekonomi biaya tinggi. Berbicara masalah kondisi jalan, Almarhum Madjid Ibrahim selaku Gubernur Aceh pernah mengeluh tentang jalur jalan yang hilang terutama akibat dari buruknya infrastuktur jalan dan jembatan yang belum menyentuh seluruh kabupaten di aceh dengan memadai terutama bagian barat. (Kompas, 09/2004, Ke Utara membangun Aceh, Emil Salim).
Sebagai daerah yang terkena dampak tsunami yang parah kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Barat harus diberikan perhatian khusus guna mempercepat proses rekontruksi dan rehabilitasi, namun untuk saat ini justru pembagunan di kedua wilayah ini terkesan sangat lamban. Baca Serambi Senin 3/12/07 “Pembangunan di Aceh Jaya Lamban, 15/12/07 “Para kontraktor telantarkan pembangunan rumah di Aceh Jaya”, serta pada peringatan 3 tahun tsunami yang dipusatkan di Aceh Jaya, 27/12/07 “ Mari Bangkit Kembali”.
Saat ini untuk menjangkau wilayah Barat (Meulaboh) dari ibukota provinsi harus melalui Kabupaten Pidie-Tangse-Geumpang hingga ke Sungai Mas perbatasan Kabupaten Pidie dan Aceh Barat dengan biaya trasportasi Rp. 120.000,- dengan jarak tempuh 8 jam, bandingkan dengan biaya transportasi Banda Aceh- Meulaboh melalui Lhok Nga Rp. 40.000, dan dapat dijangkai dalam waktu 6 jam perjalanan. Apalagi kalau sedang musim hujan, longsor akan memutuskan jalan serta menganggu pasokan barang.
Jalur lainya yang digunakan untuk mobilitas penduduk dan pasokan barang ke wilayah barat adalah melalui Sumatra Utara via Sidikalang ke Singkil dan Tapak Tuan hingga Meulaboh, namun jalan di jalur ini juga amat sempit dan sering longsor serta untuk transportasi melalui angkutan umum ke Meulaboh hanya beroperasi pada malam hari.
Kendala ini harus diatasi bersama-sama oleh berbagai pihak, wilayah barat harus dikembangkan sebagai daerah agroindustri yang menyokong perkembangan daerah timur. Atau daerah barat merupakan pemasok kebutuhan pangan bagi daerah timur, dengan sinergis ini diharapkan pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara komperehensif antara barat dan timur.
Untuk memajukan wilayah barat ada beberapa solusi yang penulis tawarkan antara lain :
1. Wilayah barat ditetapkan sebagai daerah agroindustri sehingga akan mendorong pihak swasta untuk menciptakan industri hilir dengan berbagai kemudahan dan insentif bagi pihak swasta yang berniat berinvestasi, seperti mendirikan pabrik CPO dan Pengalengan ikan.
2. Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Aceh atau yang dikenal pembangunan jalan jaring laba-laba yang menghubungkan tiap kabupaten dengan kabupaten lainya sehingga arus barang dan modal dapat masuk dengan mudah dan lancar, termasuk jalan Meulaboh-Banda Aceh. Hal ini juga akan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan mengstabilkan pasokan sembako.
3. Menciptakan komoditas unggulan serta mengajak perbankan untuk memberikan kredit yang lebih lunak bagi komoditas unggulan seperti Kelapa sawit, Karet dan Kakao. Pemerintah daerah memberikan jaminan kepada bank untuk memberikan porsi kredit kepada komoditas unggulan sehingga masyarakat mampu memiliki kebun sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya.
4. Mempercepat realisasi Universitas Teuku Umar sebagai Universitas negeri sebagai sarana pemciptaan sumber daya manusia, dengan hadirnya universitas negeri ini dapat membantu menciptkan sumber daya manusia yang dapat mengisi pembangunan.
5. Membangun pusat riset kelapa sawit, karet dan kakao sehingga ketergantungan bibit dari Sumatra Utara bisa teratasi dengan lahirnya Balai Pembibitan dan Penelitian Sawit, Karet dan Kakao bertaraf nasional, untuk mewujudkan balai penelitian ini dapat mengajak pihak swasta sebagai partner.
6. Mendirikan sekolah kejuruan dibidang perkebunan sehingga dapat menciptakan para pengusaha perebunan serta pekerja kebun yang terampil. Sebagai wilayah agronomi maka pendidikan kejuruannya juga diarahkan untuk sektor perkebunan.
Pada saat ini dengan kenaikan harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barrel dan meningkatnya permintaan terhadap energi alternatif biodiesel terutama dari CPO harus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk kembali meningkatkan produksi minyak dan meningkatkan produksi CPO demi pembangunan Aceh yang lebih baik dimasa yang akan datang, sebagai penutup saya menyarankan pemerintah saat ini (Irwandi- Nazar) untuk konsisten membangun Aceh dengan keberpihakan pada rakyat kecil dan tidak mempersulit para investor
Said Achmad Kabiru Rafiie
