Setiap mahasiswa yang akan melakukan seminar atau sidang selalu was-was dan khawatir ketika sidang atau seminar listriknya padam. Kalau sudah padam listriknya ,hasil sidang dan seminar bakalan ditunda atau para peserta akan merasa sangat gerah dan kepanasan selama seminar dan sidang berlangsung. Padahal seminar dan sidang merupakan hal yang sangat sakral bagi mahasiswa karena di dua peristiwa itulah kelulusan mahasiswa di tentukan. Kondisi demikian juga dialami oleh para pegawai kantoran, tukang jahit, pabrik es, toko fotocopy dan pihak lainya.
Krisis pasokan energi merupakan masalah yang tidak pernah selesai di negeri ini. Dengan sumber daya energi yang melimpah baik dari batubara, minyak bumi, uap, air, angin dan tenaga surya namun pada kenyataannya kita tetap menjadi bangsa yang tidak kreatif dan tidak mau belajar memanfatankan sumber daya tersebut sehingga hingga hari ini listrik saja masih antara hidup dan mati, walapun sebentar lagi kita akan merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 62 tahun, artinya 62 tahun bangsa kita merdeka masalah listrik belum ada solusi penyelesainnya secara komperehensif.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai satu-satunya BUMN yang memiliki hak monopoli dalam pengelolaan listrik bagi warga Negara belum mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi Warga Negara, apalagi kalau kita berbicara masalah listrik yang murah. Konsumen listrik belum merasakan kebutuhanya terpenuhi dengan baik apalagi puas dengan pelayanan PLN. Bahkan masih banyak daerah di perdesaan yang belum menikmati listrik hingga hari ini.
Pemadaman begilir dikurangi (Serambi Indonesia, 25/07/2007) Pemadaman bergilir dibebarapa wilayah Aceh merupakan kejadian yang kesekian kalinya dilakukan oleh PLN. Pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN telah mengakibatkan kerugian yang sangat besat terhadap industri yang bergantung pada suplai arus listrik dan rusaknya peralatan elektronik rumah tangga yang tidak dapat di klaim kerugiannya kepada pihak PLN.
Berbagai alasan yang dikemukan oleh PLN terhadap pemadaman lampu di Aceh hanyalah sebagai bentuk pembenaran terhadap pengelolaan Perusahaan Lisrik Negara yang amburadul dan penuh dengan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sekedar mengingatkan kembali pada kasus pembelian genset bekas untuk PLTD Lueng Bata yang terjadi pada masa gubernur Abdullah Puteh seakan menyadarkan kita semua pada rendahnya mekasnisme pengawasan pada lembaga milik Negara ini. Saat ini setelah pemimpin baru di Aceh hadir yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung. Pada kenyataannya masalah tradisi pemadaman listrik tidak juga berakhir.
Semestinya Gubernur Irwandi Yusuf dan wakil Gubernur Muhammad Nazar harus memprioritaskan kecukupan energi terutama energi listrik di Aceh dalam rangka peningkatan ekonomi dan masuknya investasi ke Aceh. Salah satu kendala yang akan dihadapi dalam mengundang investor ke Aceh adalah apabila krisis energi di Aceh terjadi berlarut-larut.
Sementara ketika Wakil Presiden membuka Kongres Saudagar Aceh 28 Juli 2007, secara tiba-tiba pasokan listrik menjadi stabil dan tidak terjadi pemadaman lagi. Sudah menjadi rahasia umum, apabila petinggi Negara ini datang semua terlihat aman-aman dan tidak ada masalah apapun.
Listrik merupakan urat nadi dalam perekonomian karena semua usaha baik skala kecil, menengah dan besar sangat tergantung pada pasokan listrik begitu juga halnya dengan rumah tangga. Pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN telah mengakibatkan kerugian yang besar pada dunia usaha yaitu terjadinya pengurangan produksi dan penambahan biaya.
Hingga kini PLN belum dapat menetukan solusi mengantisipasi kekurangan arus tersebut. Yang bisa dilakukan hanya menunggu selesainya perbaikan PLTU Belawan. Sementara masyarakata Aceh dan SUMUT diminta memaklumi keadaan ini ?
Bulan Ramadhan sebentar lagi akan tiba, PLN harus dapat memastikan waktu yang jelas selesainya perbaikan pembangkit tersebut. Berlarut-larutnya krisis listrik dapat mengakibatkan gejolak ditengah masyarakat. Semakin lama krisis listrik terjadi hal ini tentunya akan mengakibatkan ketidakpastian bagi dunia usaha yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu pihak PLN harus memikirkan dampak sosial tersebut. Kerugian sektor usaha di SUMUT dan NAD jika ditotal diperkirakan mencapai RP. 1 triliun per bulan (Kompas, 28 Juni 2007)
Kita juga menyadari kesulitan yang dialami oleh PLN yang sebagian penbangkitnya sudah tua, pembangkit PLTG Glugur G1 merupakan pembangkit tertua yang dimiliki PLN di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, secara umum sebagaian besar pembangkit di SUMUT-NAD berusia 30 tahun. Kita juga menyadari bahwa hampir 80% pembangkit yang dimiliki PLN mengunakan sumber bahan bakar yang mahal yaitu diesel. Sehingga ketika gejolah harga minyak dunia naik, PLN menjadi kerepotan. Kita juga menyadari bahwa pimpinan PLN selevel direktur utamanya sedang menghadapi tuduhan korupsi terhadap pembangunan pembangkit PLTU Borang serta banyak permasalahan lainya. Namun masalah ini jangan mengorbankan pelayanan terhadap rakyat.
Sebagai perusahaan milik publik PLN harus merubah paradigma lamanya dan harus siap mengikuti jejak BUMN yang telah sukses yaitu TELKOM untuk go public di bursa efek sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang memuaskan dari PLN. Untuk mengatasi defisit listrik di Aceh PLN harus dapat memanfaatkan sumber energi panas bumi, batubara dan gas yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Nagan Raya dan Aceh Utara sehingga defisit listrik yang kita alami saat ini dapat teratasi secara permanen. Semoga tahun depan tradisi pemadaman listrik tidak terjadi lagi di Aceh dan masalah pemadaman listrik ini segera berakhir sebelum kesabaran masyarakat hilang.
Said Achmad Kabiru Rafiie
Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala
Tidak ada komentar:
Posting Komentar